Komunikasi semakin cepat, mudahnya mendapat informasi dan ilmu, meningkatnya taraf hidup masyarakat, ini merupakan dampak positif dari Militer
Yang bukan termasuk ancaman dalam bidang sosial budaya adalah Munculnya persatuan
Tidak membeda – bedakan antara suku, ras, agama dan antar golongan merupakan peran masyarakat untuk Mengatasi diri
Yang merupakan akibat dari ancaman nasional yang menyerang sektor ekonomi adalah Banyaknya barang asing
Yang bertugas sebagai tombak dan berperan penting dalam mencegahi ancaman nasional maupun internasional semakin merajalela selain TNI dan POLRI adalah Masyarakat
Dalam pancagatra yang diartikan sebagai asas, haluan atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan adalah Aspek Politik
Suatu tatanan yang utuh, menyeluruh dan terpadu, di mana tempat saling berhubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional disebut dengan Wawasan Nusantara
kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya diisebut dengan kekuasaan
Salah satu sikap masyarakat yang mengakibatkan kerugian bagi negara adalah menebang pohon ilegal
yang mencetuskan teori trias politika adalah Montesquieu
Upacara bendera, menyanyikan lagu wajib merupakan upaya untuk menumbuhkan rasa Nasionalisme
Banyaknya berita Hoax, munculnya video tak bertanggung jawab, rendahnya keperdulian, munculnya perang media merupakan dampak negatif dari Bidang social
Pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi secara luas merupakan pengertian dari Wawasan Nusantara
tokoh politik yang dikenal sebagai bapak liberalisme adalah John Locke
Implementasi Wawasan Nusantara yang dapat menciptakan kehudupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda – bedakan suku, asal usul daerah, agama berdasar status sosial merupakan implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan Sosial Budaya
kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang disebut dengan kkuasaan kekuasaaan legeslatif
Pengembangkan IPTEK merupakan dampak positif dari Globalisasi
Indonesia memiliki bermacam – macam suku budaya, agama, ras dan adat istiadat, dari macam – macam ini di sebut dengan Keanekaragaman
Segala sesuatu yang dapat merugikan negara yang bersifat mengubah suatu tatanan negara dengan cara paksa atau kriminal yang berasal dari luar disebut dengan Ancaman.
Yang merupakan salah satu fungsi dari wawasan nusantara adalah Provokasi
jalur laut selebar 200 mil kea rah laut terbuka diukur dari garis dasar di sebut dengan Zona Ekonomi Eksklusif
Pelimpahan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat didarah dalam keerangka Negara kesatuan. Disebut dengan Dekonsetrasi
Kegiatan yang biasanya di lakukan oleh agen – agen rahasia untuk mencari dan mendapatkan informasi rahasia tentang pertahanan negara lain disebut dengan Spionas
Ketentuan yang harus di patuhi, di taati dan di pelihara dan diciptakan demi taat dan setianya komponen pembentuk namhsa di sebut dengan Asas Wawasan Nusantara
Pancasila sebagai dasar negara memiliki keterkaitan dengan HAM. Sila yang menjelaskan tentang hak untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing adalah sila ke Pertama
Agar tercipta kehidupan yang harmonis, setiap warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban tetapi realita dalam kehidupan tindakan yang bertentangan dengan HAM selalu terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Berikut ini perbuatan yang bertentangan dengan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pemerintah melarang warganya menyampaiakan kritik
Keadaan mayarakat Indonesia yang berbeda sebagai konsekuensi logis dari bentuk negara kepulauan, yang juga memiliki keanekaragaman suku bangsa, ras, agama. Disadari atau tidak, dengan masih adanya stratifikasi dan perbedaan status sosial di negeri ini, seperti pendidikan, usia, keturunan, pekerjaan, dan hal lainya dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan konflik horizontal. Dalam penegakaan HAM kondisi tersebut merupkan Tantangan penegakan HAM
Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Yang merupakan wilayah kewenangan pengadilan negeri adalah Kabupaten
Dari beberapa kasus di Indonesia, banyak warga Negara Indonesia yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut dapat melemahkan upaya penegakkan hukum. Upaya yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah Penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku
Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dibawah ini merupakan contoh sikap patuh hukum dilingkungan bangsa dan negara Membayar pajak tepat waktu
Dalam kasus Vietnam Ice Coffee, Si X tidak terima dengan hasil keputusan peradilan di pengadilan Negeri, maka si X mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi
Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk melakukan peninjauan kembali terhadap suatu kasus. Dalam proses ini, peninjauan kembali dapat dilakukan apabila Adanya pelanggaran prosedur peradilan
Mengapa kesadaran hukum sangat penting dalam upaya penguatan supremasi hukum Kesadaran hukum merupakan dasar tindakan hukum
Pelanggaran lalu lintas telah mengakibatkan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya dan munculnya banyak korban jiwa. Sebagian besar korban jiwa adalah kalangan remaja usia 14 – 19 tahun. Upaya yang tepat untuk meningkatkan kesadaran disiplin berlalu lintas dan menaati hukum yang berlaku bagi para remaja adalah Melakukan sosialisasi kepada para remaja tentang rambu-rambu lalu lintas
Apabila terdapat kasus pemecatan seseorang secara sepihak oleh pejabat di atasnya, maka orang tersebut dapat mengajukan keberatan atas keputusan tersebut pada Peradilan Tata Usaha Negara
Salah satu pasangan calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas tidak menerima hasil keputusan KPU tentang rekapitulasi hasil perolehan suara. Penyelesaian sengketa hasil pemilu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi
Kasus korupsi di Indonesia sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. KPK sebagai lembaga yang diberikan wewenang dalam pemberantasan korupsi sering mengadakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat negara. Upaya tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain yaitu Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku
Aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya pengunaanya pada saat tertentu diindahkan oleh sustu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya, Hal ini merupakan pengertian Kebiasaan
Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Sebagai seorang siswa yang memiliki kesadaran hukum sebaiknya Mentaati dan melaksanakan peraturan sekolah untuk kepentingan bersama
Salah satu dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia adalah UUD NKRI 1945 Bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3
Di dalam lembaga peradilan di Indonesia hendaknya menerapkan pengamalan Pancasila terutama sila ke 5. Sikap hakim yang sesuai dengan sila ke 5 adalah Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
Seorang nenek X mencuri 3 buah kakao di perkebunan PT.X, ternyata setelah ditangkap melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Proses hukum berlanjut di pengadilan dan divonis 1 Tahun 15 hari. Langkah yang paling bijak yang harus dilakukan aparat penegak hukum untuk mengatasi kasus tersebut adalah …
Hakim harus adil dalam melihat pelanggaran hukum dan kontek tindakan nenek X
Tokoh X –> Democracy is government of the people, by the people and for the people. Tokoh yang dimaksud adalah Philipe C. Schmitter
Kesejajaran dan independensi lembaga negara diperlukan agar dapat saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip Demokrasi
Hal yang tidak termasuk ciri-ciri demokrasi dari sejumlah nilai (values) menurut Henry B. Mayo dalam bukunya “Introduction to democratic theory” adalah Membatasi komunikasi sampai minimum
Salah satu ciri yang paling menonjol dari negara-negara berkembang yang masih mencari bentuk demokrasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakatnya adalah Adanya kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi
Dalam sistem demokrasi, pemerintah dituntut untuk transparan. Pernyataan ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yaitu Hak publik untuk tahu Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD merupakan bunyi dari UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1